Bangunan Tua Tionghoa Jakarta, Nasibmu Kini

Jakarta, sebagai salah satu kota yang sudah ada sejak pemerintah kolonial Belanda, bahkan sejak sebelum pemerintah kolonial berkuasa, sudah dihuni berbagai macam etnik. Salah satunya etnik Tionghoa. Populasi etnik Tionghoa pada 1778, diketahui berjumlah 1.320 di dalam benteng VOC dan 32.508 di luar benteng, menjadikan sebagai populasi penduduk terbesar di luar benteng pada masa itu (Hikayat Jakarta ; Williard A.Hanna, Yayasan Obor Indonesia, 1988).

Didalam perkembangannya, etnik Tionghoa kemudian menjadi salah satu etnik yang menonjol di Jakarta atau Batavia. Mereka menguasai sektor ekonomi dan perdagangan, terutama berperan sebagai perantara komoditi perdagangan Belanda dengan penduduk etnik lainnya dan jaringan pedagang di seluruh nusantara. Hal ini merupakan hal yang tidak aneh, mengingat dari dahulu, etnik Tionghoa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tradisi merantau dari daerah asalnya di bagian selatan daratan Tiongkok ke berbagai daerah di nusantara.

Adanya masyarakat Tionghoa yang terus berkembang dengan keunikan tradisi dan kebiasaan yang sulit dipahami oleh Belanda ataupun etnik lokal pada saat itu, menjadikan Belanda kemudian mengangkat seorang kepala yang disebut Kapitan atau Mayor, yang bertugas mengurusi masalah-masalah orang Tionghoa, misalnya ada kematian, pernikahan, urusan dagang, pajak dll.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, etnik Tionghoa dikenakan berbagai macam pajak, mulai pajak jalan (passen stelsel) sampai dengan pajak tauchang (rambut khas orang Tionghoa saat itu yang berkuncir). Etnik Tionghoa kemudian meninggalkan peninggalan bersejarah berupa bangunan berlanggam Tionghoa yang memiliki nilai filosofi dan makna yang menggambarkan tradisi dan kehidupan masyarakat Tionghoa pada masa lampau.

Bangunan-bangunan berlanggam Tionghoa yang banyak di temukan di beberapa daerah Pecinan Jakarta seperti Glodok, Pekojan, Tambora, Pinangsia, Jatinegara dan Pasar Baru, merupakan bangunan yang beberapa diantaranya sudah termasuk dalam Daftar Bangunan Cagar Budaya di DKI Jakarta (Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya).

Didalam peraturan ini, disebutkan bahwa Pelestarian terhadap bangunan bersejarah di DKI Jakarta adalah untuk menjaga keaslian aristektur bangunan, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti sejarah nasional dan sejarah perkembangan kota Jakarta.

Sementara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.D.III-b.11/4/56/’73 tentang Pernyataan Daerah Glodok (Daerah yang Bangunan-bangunannya Bergaya Arsitektur Cina) Jakarta Barat Sebagai Daerah Dibawah Pemugaran Pemerintah DKI Jakarta Yang dilindungi Oleh Undang-undang Monumen (Stlbd, Tahun 1931 Nomor 238) menetapkan daerah Glodok akan dilakukan restorasi bangunan dan benda diatasnya disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Sejarah Kota Jakarta Khususnya dan segala tindakan berupa Pembongkaran, perubahan dan pemindahan atas bangunan-bangunan dan benda-benda lainnya didaerah tersebut hanya dapat dilakukan dengan seizin Gubernur Kepala Daerah.

Namun pada kenyataannya, banyak bangunan Tionghoa yang dibiarkan rusak dan tidak terpelihara. Banyak alasan pemilik bangunan kemudian seakan mengabaikan ataupun memang mengabaikan bangunan-bangunan lama tersebut. Misalnya dikarenakan tidak adanya dana untuk perawatan dan pemeliharaan, tingginya pajak bangunan dan tanah sehingga sulit untuk dibayarkan atau adanya trauma akan terjadinya peristiwa kerusuhan yang berdampak pada masyarakat Tionghoa termasuk pengrusakan tempat tinggal warga Tionghoa, seperti peristiwa 1946, 1965 dan 1998.

Bangunan-bangunan yang dibiarkan rusak misalnya bangunan di dalam SMPN 32 yang digunakan sebagai aula dan mushola sekolah negeri tersebut yang berlokasi di Pejagalan, bangunan rumah toko bernama Toko Kompak di daerah Pasar Baru, bangunan rumah abu milik sebuah yayasan yang berada di dalam sekolah dasar di daerah Jembatan Batu, atau bangunan-bangunan sekitar daerah Glodok, Toko Tiga, Perniagaan, Pintu Kecil, Pejagalan, Patekoan dan sekitarnya.

Melihat pada kenyataan tersebut, maka upaya pelestarian bangunan lama dan sosialisasi informasi serta pengkondisian rasa aman pun harus segera dilakukan oleh berbagai pihak terutama pemerintah daerah sebagai pengatur dan pucuk pimpinan tertinggi dari suatu wilayah serta yang memiliki otoritas hukum untuk melestarikan, mensosialisasikan dan mengkondisikan rasa aman warganya.

Adanya upaya pelestarian bangunan lama Tionghoa juga akan menambah nilai tambah pada pariwisata dan budaya bangsa, yang kemudian dapat memperbesar peluang penambahan pendapatan dan datangnya turis asing dan luar Jakarta. (Diyah)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s