Pemenuhan Hak Minoritas dalam Negara Demokrasi

Demokrasi? Sebuah kata yang ketika kita ucapkan akan memiliki implikasi secara luas. Kemungkinan sebagai representasi dari pemikiran politik kita, atau representasi dari upaya penegakan hak azasi manusia, sebagai bagian dari kemanusiaan kita.

Demokrasi dipahami kebanyakan orang sebagai pembebasan. Pembebasan atas segala penindasan, dari segala kebungkaman pemikiran dan pendapat. Bahwa ketika sebuah negara seperti Indonesia menyatakan sebagai negara demokrasi, maka konsekuensinya adalah semua orang bebas dan berhak berpendapat serta mendapat perlakuan yang sama dan adil.

Sebagai alat pembebasan, demokrasi di pandang sebagai alat yang ampuh untuk mengungkapkan ekspresi, pikiran dan pandangan setiap orang tanpa memandang kelas, etnis atau agama. Namun dalam kenyataannya, demokrasi malahan seringkali di artikan kebebasan untuk diri sendiri atau kelompoknya sendiri bukan untuk orang lain, yang berbeda etnis, suku dan agama.

ogoh-ogoh

Seperti yang terjadi di sebuah kota semi-urban di Jawa Barat. Kota ini memiliki penduduk yang cukup heterogen dari kelas, etnis, suku dan agama berbeda. Kelihatannya kehidupan antar golongan baik-baik saja, tidak ada konflik sosial yang berarti. Namun ketika kita berada cukup lama disana, kita jadi tahu adanya sentimen antar golongan yang terjadi secara diam-diam. Misalnya, ketika ada sumbangan beras dan mie bungkus dari sebuah Vihara (rumah ibadah agama Buddha) kepada penduduk miskin, sebagian besar warga yang beragama Islam, menolak pemberian tersebut dengan alasan pemberian tersebut sebagai barang haram.

Lain lagi yang terjadi di sebuah kota pinggir Jakarta. Kota industri ini dari dulu dikenal sebagai wilayah komunitas etnik minoritas, yang disebut Cina Benteng. Etnik minoritas ini telah beratus-ratus tahun hidup berdampingan dengan warga lokal, bahkan sebagian besar sudah percampuran. Namun hidup berdampingan dalam beberapa generasi ternyata tidak menjamin etnik ini dapat menyelenggarakan kegiatan budayanya secara terbuka.

Beberapa tahun silam, etnik Cina Benteng yang memiliki budaya yang unik dan khas, dapat menyelenggarakan pesta atau perayaan pada hari-hari khusus, misalnya perayaan Peh Cun (berarti 100 perahu atau mendayung perahu), yang biasanya diselenggarakan pada bulan Juni. Perayaan ini sempat dilarang diadakan pada masa pemerintahan orde baru dan pemerintah daerah setempat, dengan alasan perayaan tersebut bukanlah perayaan asli Indonesia. Dan baru beberapa tahun belakangan ini, etnik Cina Benteng dapat merayakan Peh Cun kembali.

Contoh lainnya, pakaian muslim yaitu jilbab untuk para pegawai perempuan diwajibkan di kantor pemerintahan Tangerang Selatan, karena motto nya kota yang modern dan religius.Hal ini membuat para perempuan non muslim akan semakin sedikit memiliki peluang untuk menjadi pegawai di kantor pemerintahan. Kewajiban menggunakan pakaian muslim di sekolah negeri juga diberlakukan setiap hari Jumat. Hal yang membatasi hak seseorang untuk berekspresi.

Dari kasus-kasus yang ada, dapat terlihat bahwa proses demokrasi di Indonesia masihlah terus berjalan. Terutama dikaitkan dengan tindakan pelanggaran HAM, berupa tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap etnik, ras atau agama tertentu.

Dalam kurun waktu 2011, Komnas HAM mencatat (berdasarkan pengaduan kasus yang masuk ke Komnas HAM) bahwa masih ada 10 wilayah di Indonesia yang melakukan tindakan diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi seperti penolakan pencatatan kelahiran anak, permintaan surat bukti kewarganegaraan, kesulitan pembuatan akte lahir, penggusuran etnik tertentu, pelarangan pencantuman agama Khonghucu di KTP atau pelarangan kepemilikan tanah oleh etnik Tionghoa.

Dan tindakan diskriminatif yang terjadi kesemuanya dilakukan oleh aparat pemerintah, sebagai wakil negara yang seharusnya menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945 pasal 29.

Kasus-kasus tindakan diskriminatif yang masih saja terjadi di negara yang disebutkan sebagai negara demokratis oleh pemimpin negara ini, menunjukkan bahwa demokrasi yang dipahami sebagai kekebasan untuk semua golongan malahan menguatkan kebebasan bagi satu golongan saja, yakni golongan mayoritas.

Karena itu, sikap terbuka untuk dapat memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada semua orang, tanpa peduli etniknya, warna kulitnya ataupun agamanya, merupakan sikap yang perlu dikembangkan terus menerus, demi tercapainya sebuah negara demokratis yang nyata.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s